KAJIAN ISLAM DI SUKAMARA

islam-sukamaraSetelah kejadian 9/11, yang menjadi penanda kehadiran secara terbuka gerakan radikal keagamaan yang berujung pada terorisme kepada publik dunia, kajian-kajian Islam terlihat menggeliat, tentu saja dengan berbagai macam motifnya. Kalangan oposisi mempelajari Islam dalam rangka mencari akar dogmatik yang melahirkan munculnya kecenderungan radikal itu, sementara kalangan muslim non-radikal membuka-buka kembali referensi-referensi keislaman hanya untuk menegaskan bahwa Islam bukanlah agama teror sembari menyatakan penolakan terhadap aksi-aksi terorisme.

Geliat kajian Islam ini masih berlangsung dan terjadi hampir dimana-mana, termasuk di Kabupaten kecil yang masih muda, Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah.[1] Akan tetapi, jika melihat konteks masyarakat Sukamara kita tidak dapat menghubungkan kebangkitan kajian-kajian Islam di sana dengan fenomena dunia secara langsung, meski tidak dapat disanggah bahwa apapun yang terjadi secara global dapat mempengaruhi kehidupan di sebuah daerah pemekaran.

Sejauh apa yang dapat saya lihat, tumbuh-kembangnya kajian-kajian Islam di Sukamara dipengaruhi oleh keberadaan daerah itu sendiri. Kabupaten Sukamara adalah salah satu daerah pemekaran dari kabupaten Kotawaringin Barat yang masih muda (resmi berdiri tahun 2002). Kebijakan otonomi daerah yang digalakkan di era reformasi merupakan buah dari dan menyuburkan keinginan dalam masyarakat untuk menegaskan identitas secara politik[2] yang tentu saja berefek pada keinginan untuk “mengelola dirinya sendiri” secara ekonomi,[3] namun terkadang masyarakat yang “memekarkan diri” belum memiliki perangkat, baik keilmuan maupun sumber daya manusia, yang memadai untuk menjalankan daerah pemekaran, sehingga kehidupan di daerah seperti Sukamara berjalan dalam keadaan “serba belajar”. Karena faktor keterbatasan sumber daya manusia dan “serba belajar” tadi maka daerah yang masih belia ini membuka pintunya bagi kedatangan para pendatang urban yang bahu-membahu bersama penduduk asal menjalankan kabupaten baru.  Meskipun kalangan pendatang dan penduduk asal yang baru bergerak dari masyarakat desa ke masyarakat kota saling berkenalan dengan harmonis dan inklusif secara kultural, namun terdapat tipologi yang berbeda antara keduanya dalam mengkaji Islam.

Penduduk pendatang dapat dibagi ke dalam tiga golongan, yakni golongan reformis, golongan ideologis dan golongan tradisional. Yang pertama adalah golongan yang berorientasi pada pemurnian dan merujukkan kembali Islam kepada sumber utama, yaitu al-Qur`an dan Hadits, sehingga pemahaman dan praktik keagamaan yang dianggap keluar dari koredor tekstual tersebut dianggap mengada-ada dan tidak absah. Kecenderungan skriptural (segala keputusan agama berdasar pada teks sumber agama secara literal) seperti demikian menjadi ambigu tatkala semangat reformasi agama berpadu dengan modernisme Islam, sebagaimana disinggung banyak peneliti, karena di satu sisi memiliki kecenderungan yang reaktif terhadap Barat namun di sisi lain terdapat kekaguman terhadap ilmu pengetahuan Barat modern, khususnya pada aspek rasionalitas yang terwujud dalam bentuk analitik (bahasa) teks keagamaan. Kajian rasional tekstual ini merupakan tipe kajian Islam masyarakat kosmopolit yang dalam konteks Sukamara dibawa oleh para pendatang.[4]

Para pendatang urban juga membawa pola pikir ideologis ke daerah Sukamara. Pemahaman Keislaman ideologis lahir dari konflik di Timur Tengah sehingga membutuhkan pandangan keagamaan yang mengikat dalam rangka perlawanan terhadap kelompok lain yang dianggap berseberangan, baik dalam hal pemikiran maupun politik. Ketika konflik di Timur Tengah itu menemui jalan yang tak berkesudahan, ada upaya untuk menyebarluaskan pandangan keagamaan dari daerah pusat konflik ke berbagai belahan dunia,[5] apalagi jika didukung oleh pendanaan besar yang terstruktur. Sukamara juga menjadi lahan potensial untuk penyebaran pemahaman ideologis ini. Faham-faham ideologis tersebut mengambil bentuk kelompok-kelompok dan organisasi-organisasi yang menghendaki terwujudnya negara Islam di Indonesia. Hanya saja dalam setidaknya dua tahun terakhir, kelompok-kelompok tersebut harus meminggirkan diri karena wacana yang diusung tidaklah populer di Sukamara, sebab bagi masyarakat yang masih berorientasi tradisional, meski bergerak menuju perkotaan, kajian Islam yang dikehendaki adalah kajian seputar ibadah dan tingkah laku, bukan kajian politik dan hubungan internasional yang merupakan konsumsi masyarakat urban kosmopolitan.

Tradisionalisme dapat difahami sebagai kecenderungan berpegang pada tradisi yang biasanya tumbuh di masyarakat tradisional, namun ketika kaum tradisional bersentuhan dengan gaya hidup urban terjadi reorientasi tradisionalisme yang terbuka terhadap perkembangan modern sembari tetap mempertahankan tradisi lama. Dengan demikian, perjumpaan tradisi dengan modernitas menghadirkan negosiasi kreatif antara keduanya, dimana tradisi ditafsirkan kembali dalam konteks kemodernan. Tradisionalisme baru ini juga merupakan reaksi terhadap gelombang reformisme dan ideologisme Islam yang mengancam nilai-nilai tradisional yang toleran dan moderat. Inilah kerangka yang membentuk golongan ketiga yang dibawa oleh pendatang ke daerah Sukamara yang, dari sudut pandang perbedaanya dengan tradisionalisme di kalangan penduduk asal Sukamara yang lebih konservatif, kita sebut saja dengan tradisionalisme moderat. Dalam praktiknya, golongan ini mengkaji sumber-sumber klasik Islam yang ditulis oleh ulama-ulama klasik Nusantara dengan gaya yang lebih modern, termasuk adanya kritik rasional dan kontekstual terhadap sumber-sumber klasik tersebut. [6]

Tipologi kajian Islam yang dibawa para pendatang ke daerah Sukamara, yang pernah disebut oleh Bupatinya “desa sudah lewat, kota belum sampai”,[7] berhadapan dengan tipologi kajian yang telah sejak lama dianut oleh penduduk asal yang tradisional. Tradisionalisme penduduk asal dapat dipandang dari bentuknya berupa ketundukan penuh terhadap ulama-ulama klasik tradisional nan karismatik. Kajian Islam di kalangan ini, karena itu, cenderung mengakses nasihat-nasihat dan pelajaran-pelajaran dari para ulama tersebut sebagai pemahaman Islam yang dapat diterapkan sehari-hari, baik dalam aktivitas ibadah maupun mu’amalah. Golongan tradisional ini juga menolak penalaran rasional terhadap agama dan menyerahkan pemahaman agama sepenuhnya kepada ulama yang diakui, sehingga ketundukan pada ulama pada golongan tradisional penduduk asal ini menjadikan ulama sebagai sumber rujukan keilmuan Islam dan memberi mereka derajat spiritual tertentu dan tingkat otoritas keilmuan yang tinggi bagi para pengikutnya. Keterpusatan pada sosok ulama kemudian menghadirkan suatu sistem persaudaraan yang kokoh dan membentuk komunitas keagamaan yang sulit dibayangkan kemungkinan terjadinya perselisihan dalam masyarakat.

Masing-masing golongan pengkaji Islam di Sukamara ini sekiranya dapat ditemukan di Sukamara dan memberi warna-warni yang kaya pada semaraknya kajian Islam di daerah yang sedang belajar mengelola dirinya sendiri. Golongan-golongan tersebut menjalankan fungsinya sendiri-sendiri bagi kehidupan masyarakat Sukamara yang beragam tanpa adanya konflik terbuka yang masif sampai sejauh ini. Meski demikian, tak dapat dipungkiri jika masih ada bisik-bisik sentimen negatif terhadap satu sama lain di belakang. Kita berharap perbedaan tipologi kajian Islam ini tidak menghambat perjalanan Kabupaten Sukamara yang tidak dapat dipungkiri bergerak menuju kosmopolitanisme.

Catatan-Catatan

[1] Tentang Kabupaten Sukamara lihat https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Sukamara.

[2] Ahmad Syafi’i Ma’arif menyebut otonomi daerah adalah bagian dari Politik Identitas. Selengkapnya mengenai Politik Identitas lihat dalam orasi ilmiah Buya Syafi’i pada Nurcholis Madjid Memorial Lecture III di Universitas Paramadina dengan judul Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme di Indonesia, https://www.youtube.com/watch?v=H2FvFQbPHqc, didokumentasikan dalam bentuk buku yang disunting oleh Ihsan Ali Fauzi dan Samsu Rizal Panggabean, Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita, (Jakarta: Paramadina, 2010).

[3] Sebagaimana dikatakan oleh salah seorang pencetus pemekaran Kabupaten Sukamara, “merampok uang pusat secara legal”, ketika bercerita secara pribadi kepada penulis sekitar September 2015.

[4] “Reformisme merupakan respon politik dan moral ulama, masyarakat kesukuan dan perkotaan terhadap transformasi masyarakat muslim tradisional dan merupakan respon terhadap ancaman dominasi politik Eropa.” Lihat Ira M. Lapidus, Sejarah Sosial Ummat Islam (Bagian Ketiga), terj. Ghufron A Mas’adi dari A History of Islamic Societies, (Jakarta: Rajawali Press, 1999), h. 27-28.

[5] Sudah menjadi teori yang belum terbantahkan bahwa penyebaran ideologi konflik dari Timur Tengah dipicu oleh persaingan antara Arab Saudi dengan Iran. Lihat Greg Fealy dan Anthony Bubalo, Jejak Kafilah: Pengaruh Radikalisme Timur Tengah di Indonesia, terj. Ahmad Muzakki, (Bandung: Mizan, 2007), h. 93.

[6] Ini merupakan gambaran yang lebih sederhana dari apa yang juga disebut dengan Post-Tradisionalisme Islam yang berkembang sejak awal 2000-an di kalangan anak muda Nahdhatul Ulama sebagai reaksi terhadap fundamentalisme Islam di satu pihak dan tradisionalisme konservatif di sisi yang lain. Secara filosofis Post-Tradisionalisme banyak merujuk pada pemikiran seorang tokoh ulama sekaligus intelektual Maroko Muhammad Abid al-Jabiri. Lihat salah satu kumpulan karyanya yang disusun dalam Post-Tradisionalisme Islam, terj. Ahmad Baso, (Yogyakarta: LkiS, 2000).

[7] Dilontarkan oleh Bupati Sukamara dalam sambutan di salah satu acara resmi kabupaten tahun 2015.

Iklan